Eks Bos GoTo Bantah Nadiem Makarim Berstatus Pemilik Manfaat GoTo
Mantan Dirut GoTo Andre Soelistyo membantah tuduhan yang menyebut Nadiem Makarim adalah pemilik manfaat GoTo pada sidang banding korupsi Chromebook.
Cerdas
Romantisme Keblinger Dekrit Presiden
Perbaiki bila ada yang tak ideal dengan demokrasi hari ini. Bukan dengan menghapus konstitusi hasil amendemen yang dilakukan susah payah.
Kuasa Hukum Sebut Tak Ada Dua Saksi Buktikan Lodewyk Pusung Korupsi MBG
Kuasa hukum eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, OC Kaligis, mempertanyakan ketiadaan saksi yang ungkap kerlibatan kliennya di kasus korupsi MBG.
Anggota DPR Minta PPPK Tidak Dibebani Ketidakpastian Gaji
Anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta pemerintah pusat dan daerah memetakan daerah-daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji PPPK.
PPHN dan Godaan Mengutak-atik UUD 1945
Masalah terbesar PPHN bukan terletak pada gagasan tentang arah pembangunan, melainkan pada daya ikatnya.
DPRD DKI Dukung Transjakarta Kelola Transportasi Kepulauan Seribu, 4 Hal Ini Harus Dipastikan
DPRD DKI mendukung pengelolaan transportasi laut ke Kepulauan Seribu oleh Transjakarta, dengan catatan tarif terjangkau dan jamin keselamatan warga.
Jaksa Agung Lantik 15 Kajati dan Sejumlah Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik pejabat baru Kejagung dan Kajati. Ia menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan mengembalikan kepercayaan publik.
Pimpinan DPR-Pemerintah Kembali Rapat Koordinasi, Bahas Perpres Ojol hingga Masalah PPPK
DPR dan pemerintah ngebut selesaikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk pekerja transportasi online serta bahas masalah PPPK di daerah. Rapat koordinasi terus berlanjut.
ASN Bapenda Jakarta Masih WFH hingga Besok, Lusa Kerja di 2 Kantor Sementara
ASN Bapenda Jakarta menerapkan WFH hingga Selasa (11/8/2026) setelah gedung terbakar. Mulai Rabu, mereka akan bekerja di dua kantor sementara.
Perubahan Sistem Pilkada Dinilai Tak Jamin Kualitas Kepala Daerah dan Wakilnya
Perludem mendorong adanya kajian yang jelas terlebih dahulu terhadap usulan wakil kepala daerah tidak dipilih lewat pemilihan kepala daerah (pilkada).