JAKARTA, iDoPress - Deretan anggota Komisi III DPR menyuarakan dukungannya kepada Polri untuk mengusut dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018-2026.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi batu bara yang diduga berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar ke sejumlah PLTU.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan, setiap pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan kasus korupsi batu bara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Politikus Partai Gerindra itu menekankan, tidak boleh ada pihak yang terbebas dari proses hukum apabila hasil penyidikan menunjukkan keterlibatan dalam perkara tersebut.
"Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara harus dimintai pertanggungjawaban hukum," ujar Habiburokhman dalam keterangan resminya, Kamis (9/7/2026).
Komisi III DPR, kata Habiburokhman, memberikan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang saat ini tengah menangani penyidikan kasus tersebut.
Menurut dia, proses penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan prinsip Presisi yang menjadi pedoman Polri.
"Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi yakni prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan serta independen," jelas Habiburokhman.
Lebih lanjut, Habiburokhman menilai dugaan korupsi di sektor batu bara tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak pada kepentingan masyarakat luas.
"Korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat," pungkas Habiburokhman.
Usut Setiap Pihak yang Terlibat
Dukungan Serupa juga disampaikan anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra. Ia meminta kasus ini diusut tuntas dan setiap pihak yang terlibat agar didalami.
"Kami minta ini diusut tuntas, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum," kata Soedeson, kepada wartawan, Kamis (9/7/2026)
Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra menilai penyidikan dugaan korupsi batu bara yang dilakukan Polri sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Menurut dia, komitmen Prabowo dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor menjadi landasan penting bagi penegakan hukum terhadap perkara tersebut.
Soedeson juga mengingatkan agar proses penyidikan berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun.