Pigai Klaim Program MBG Bikin Ketimpangan Menurun

BANDUNG, iDoPress - Menteri HAM Natalius Pigai mengeklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi terhadap menurunnya ketimpangan ekonomi di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Pigai, indikator penurunan ketimpangan terlihat dari capaian Indeks Gini Indonesia yang disebutnya menjadi yang terbaik dalam 15 tahun terakhir.

“Selama pemerintahan Prabowo-Gibran, Indeks Gini Indonesia terbaik dalam 15 tahun terakhir. Yaitu kita sudah ada pada posisi 0,363,” kata Pigaidalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan, angka tersebut menunjukkan distribusi ekonomi mulai lebih merata di masyarakat.

Pigai menilai program-program pemerintah, termasuk MBG, pendidikan, dan kesehatan, berpengaruh terhadap peningkatan daya beli warga.

“Berarti ada distribusi yang mulai merata di seluruh Indonesia. Karena anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) turun ke rakyat, pendidikan, kesehatan," ujar dia.

Pigai mengatakan, capaian statistik tersebut tidak dapat dimanipulasi dan menjadi indikator bahwa distribusi keadilan sosial mulai berjalan.

“Itu orang boleh kritik. Tapi dengan adanya Indeks Gini ini, daya beli masyarakat sudah mulai bergerak. Ini kan angka statistik. Tidak bisa dibohongi," nilai dia.

Dalam paparannya, Pigai juga menyinggung sejumlah indikator hak asasi manusia dan pembangunan sosial di Indonesia, mulai dari hak pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan.

Ia mengatakan, Indonesia saat ini memiliki cadangan pangan sekitar 5 juta ton sehingga dinilai cukup menghadapi guncangan global dari sisi pangan.

Selain itu, Pigai menegaskan pemerintah saat ini menaruh perhatian besar pada pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada akhir paparannya, Pigai meminta media massa turut berperan dalam pembangunan hak asasi manusia di Indonesia.

“Pers tidak boleh hanya menjadi pilar demokrasi, tapi juga harus menjadi pilar pembangunan peradaban hak asasi manusia!" tutur Pigai.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang

Penafian: Artikel ini direproduksi dari media lain. Tujuan pencetakan ulang adalah untuk menyampaikan lebih banyak informasi. Ini tidak berarti bahwa situs web ini setuju dengan pandangannya dan bertanggung jawab atas keasliannya, dan tidak memikul tanggung jawab hukum apa pun. Semua sumber daya di situs ini dikumpulkan di Internet. Tujuan berbagi hanya untuk pembelajaran dan referensi semua orang. Jika ada pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual, silakan tinggalkan pesan kepada kami.
© Hak Cipta 2009-2020 Merchant indonesia      Hubungi kami   SiteMap