BANTEN, iDoPress - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya tolok ukur yang komprehensif untuk melihat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi minimal harusnya didesain untuk jangka pendek itu apa yang harus dicapai, jangka menengah itu apa yang dicapai, dan jangka panjang apa yang dicapai,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin dalam acara Media Briefing di Anyer, Banten, Kamis (21/5/2026).
Aminudin mengatakan, tolok ukur tersebut diperlukan setelah KPK melakukan kajian terkait program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut.
Dia mengatakan, hasil kajian KPK menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG hingga akhir 2025 berjalan tanpa blueprint yang komprehensif.
“Itu dari hasil kajian kami itu belum terlihat. Dampaknya apa? Akuntabilitas program sangat lemah karena tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat diverifikasi oleh publik termasuk oleh KPK ya itu kita temukan dari kajian yang kita lakukan,” ujarnya.
Selain itu, Aminudin mengatakan, mestinya keberhasilan MBG dapat dilihat dari pencegahan stunting, bukan seberapa banyak penerima MBG tersebut.
“Jadi rasa-rasanya tidak pas ketika output-nya diukur dari seberapa banyak jumlah penerima makan bergizi gratis padahal tujuannya adalah agar orang-orang yang tadi malanutrisi, stunting, ibu-ibu hamil, balita kurang gizi, ibu-ibu menyusui itu dapat asupan gizi yang cukup yang seimbang sehingga mereka nanti menjadi generasi emas di tahun 2045,” ucap dia.
iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang